International Relations Note

view from an ordinary student

Jurnal dan Catatan

Konflik Laut Cina Selatan

Posted by Wenaldy Andarisma on June 25, 2010 at 10:24 AM

BAB I

 

Latar Belakang Konflik Laut Cina Selatan


 

Laut Cina Selatan telah lama dianggap sebagai sumber utama ketidakstabilan tensi di Asia Timur. Mengatasi resiko untuk kemungkinan konflik diatas sengketa pengklaiman di Laut Cina Selatan telah menjadi tantangan yang signifikan dalam hubungan regional. Tantangan ini sekarang ditemui, sebagian besar melewati konsultasi diplomatik antara negara anggota ASEAN dan Cina. Secara khusus, upaya yang cukup besar telah dikeluarkan lebih dari dekade yang lalu dalam membangun sebuah pengendalian yang kooperatif untuk Laut Cina Selatan yang dapat membantu mengurangi potensi konflik yang telah lama muncul di wilayah tersebut.[1]

 

Secara geografis kawasan Laut Cina Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent territory yaitu Macau. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. Kawasan laut Cina Selatan, bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama.

 

Sebuah perairan dengan potensi yang sangat luar biasa, kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat laut china selatan menjadi objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Paling tidak ada 9 negara yang mengajukan klaim atas wilayah laut china selatan, belum termasuk negara-negara maju yang juga punya kepentingan tersendiri terhadap laut cina selatan.

 

 

Perkiraan kandungan minyak bumi di kawasan laut cina selatan cukup beragam. Cina sangat aktif mengklaim kawasan laut cina selatan karena pernah mengeluarkan estimasi kandungan minyak di kawasan laut cina selatan sebanyak 213 bbl (billion barrels), sementara Amerika memperkirakan kandungan minyak di laut cina selatan sebanyak 28 bbl. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan laut cina selatan juga beragam dengan angka yang sangat luar biasa.

 

Selain sumber daya alam laut cina selatan, jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan stabilitas kawasan laut cina selatan sebagai prioritas dalam aktifitas politik luar negerinya. Sebut saja jepang, 80 persen import minyaknya diangkut melalui jalur kawasan laut cina selatan. Amerika juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika juga mempunyai angka kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan laut cina selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perdebatan multilateral.

 

 

Di Laut Cina Selatan terdapat empat kelompok gugusan kepulauan, dan karang-karang yaitu: Paracel, Spartly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut Cina Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spartly dan paracel, (misalnya perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spartly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Di antara kedua kepulauan itu, permasalahannya lebih terpusat pada Spartly, yang merupakan gugus kepulauan yang mencakup bagian laut Cina Selatan, yang diklaim oleh enam negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia, sementara Kepulauan Paracel dan juga Pratas, praktis secara efektif masing-masing sudah berada di bawah kendali Cina dan Taiwan.

 

 

Mengenai penamaan Kepulauan di Laut Cina Selatan umumnya tergantung atas klaimnya, Taiwan misalnya menamakan Kepulauan Spartly dengan Shinnengunto, Vietnam menyebut dengan Truong Sa (Beting Panjang), Filipina menyebut Kalayaan (kemerdekaan), Malaysia menyebut dengan Itu Aba dan Terumbu Layang-layang, sedangkan RRC lebih suka menyebut Nansha Quadao (kelompok Pulau Selatan). Masyarakat internasional menyebutnya Kepulauan Spartly yang berarti burung layang-layang.

 

 

Latar Belakang Sengketa

Sengketa teritorial di kawasan laut cina selatan khususnya sengketa atas kepemilikan kepulauan spartly dan kepulauan paracel mempunyai perjalanan yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa, penguasaan kepulauan ini telah melibatkan banyak negara diantaranya Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam, yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di laut cina selatan, diawali oleh tuntutan cina atas seluruh pulau-pulau di kawasan laut cina selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut Cina, sejak 2000 tahun yang lalu, laut cina selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan, yang pertama menemukan dan menduduki kepulauan spartly adalah Cina, di dukung bukti-bukti arkeologis Cina dari dinasti Han (206-220 SM). Namun Vietnam membantahnya dan menganggap kepulauan spartly dan paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan kepulauan spartly dan paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan sesuatu negara.[2]

 

Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan Cina di kawasan tersebut, sehingga pada saat perang dunia II berakhir Vietnam selatan menduduki kepulauan paracel, termasuk beberapa gugus pulau di kepulauan spartly. Selain Vietnam selatan kepulauan spartly juga diduduki oleh Taiwan sejak perang dunia II dan filipina tahun 1971 sedangkan filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian timur kep. spartly yang disebut sebagai kelayaan, tahun 1978 menduduki lagi gugus pulau panata. Alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun. Filipina juga menunjuk perjanjian perdamaian san fransisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepas haknya terhadap kep. spartly, mengemukakan diserahkan kepada negara mana. Malaysia juga menduduki beberapa gugus pulau kep. spartly yang dinamai terumbu layang. Menurut Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta batas landas kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari kep. spartly.

 

Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu terumbu laksmana diduduki oleh Filipina dan Amboyna diduduki Vietnam. Sementara, Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di kep. spartly. Namun, Brunei hanya mengklaim perairaan dan bukan gugus pulau. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan laut cina selatan. Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki disekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di laut cina selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan ekses-ekses instabilitas di kawasan.

 

 

 

Konflik Bersenjata dan Militerisasi di Laut Cina Selatan

 

Konflik senjata pertama kali terjadi di wilayah laut cina selatan pada tahun 1974 yaitu antara Cina dan Vietnam. Kemudian terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 1988, dilatarbelakangi dengan makin intensifnya persaingan Cina-Vietnam di Indocina. Saat ini kecuali Brunei, masing-masing pihak telah menentukan “land base” di antara gugusan pulau-pulau spartly sekaligus menempatkan tentaranya di kawasan itu secara tidak menentu dan tanpa pola yang jelas. Malaysia merupakan negara terakhir yang menempatkan pasukannya, pada akhir 1977 dan kini menduduki sejumlah sembilan pulau dari kelompok kepulauan spartly.



 

BAB II

 

Keberadaan Organisasi Regional (ASEAN dan ARF)


 

A. ASEAN

 

Konsep Kerjasama Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan. Deklarasi Bangkok 1967 telah menetapkan bahwa bidang ekonomi dan sosial budaya merupakan bidang-bidang penting ASEAN. Deklarasi Bangkok tidak secara eksplisit menyebut kerjasama politik dan keamanan. Namun demikian, sejak awal berdirinya ASEAN, kerjasama politik dan keamanan mendapat perhatian dan dinilai penting. Kerjasama politik dan keamanan terutama diarahkan untuk mengembangkan penyelesaian secara damai sengketa-sengketa regional, menciptakan dan memelihara kawasan yang damai dan stabil, serta mengupayakan koordinasi sikap politik dalam menghadapi berbagai masalah politik regional dan global.

 

Dengan kata lain, Deklarasi Bangkok mengandung keinginan politik para pendiri ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan kerjasama regional. Pada prinsipnya kerjasama politik dan keamanan ASEAN mempunyai arah dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan dengan bertumpu pada dinamika dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus dapat membangun rasa saling percaya (confidence building) menuju suatu “masyarakat kepentingan keamanan bersama” di Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang kemudian sehingga menumbuhkan pengharapan terciptanya sebuah lingkungan strategis yang diharapkan.

 

Berdasarkan tujuan-tujuan dasar organisasi tersebut, ASEAN berupaya untuk mengambil bagian dalam memecahkan persoalan konflik Laut Cina Selatan dengan upaya-upaya damai. Apalagi, ketegangan yang terjadi diantara negara-negara yang bersengketa sangat rawan konflik. Kondisi ini mencerminkan adanya dilema keamanan (security dilemma) sehingga mendorong lahirnya konsep yang lazim disebut sebagai security interdependence, yaitu bentuk usaha keamanan bersama untuk mengawasi masalah-masalah regional, yang menyangkut keamanan regional yang diakibatkan munculnya gangguan di kawasan Laut Cina Selatan.

 

Dalam memperoleh keamanan bersama yang komprehensif maka setidaknya dapat menjalankan konsep keamanan yang kooperatif di kawasan. Di antara negara-negara ASEAN misalnya, istilah Ketahanan Nasional dan Ketahan Regional menjadi suatu konsep kooperatif yang pada intinya bersifat inward looking yang telah lama mendasari hubungan antarnegara. Dengan demikian dalam usaha mewujudkan kerjasama keamanan tersebut harus dibarengi dengan semangat konstruktif dan penuh keterbukaan di antara negara-negara di kawasan baik itu dalam konteks ASEAN maupun Asia Pasifik. Inti semangat itu adalah mendahulukan konsultasi daripada konfrontasi, menentramkan daripada menangkal, transparansi daripada pengrahasiaan, pencegahaan daripada penanggulangan dan interdepedensi daripada unilateralisme.

 

 

 

Oleh karena itu, dalam mengatasi potensi konflik di Laut Cina Selatan, diharapkan nilai-nilai positif yang dapat dicapai ASEAN melalui pengelolaan keamanan bersama regional (regional common security) harus dipromosikan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian berlandaskan kepentingan yang sama, sehingga semua negara kawasan, termasuk negara ekstra kawasan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan jaminan keamanan kawasan di samping adanya konvergensi kepentingan masing-masing. Hal ini penting karena pada dasarnya kawasan Laut Cina Selatan merupakan lahan potensial masa depan dan salah satu kunci penentu bagi lancarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional masing-masing negara kawasan. Selain itu, Laut Cina Selatan juga tidak dapat dijauhkan dari fungsinya sebagai safety belt dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan khususnya bagi negara-negara dalam lingkaran Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Pada titik inilah ASEAN melihat urgensitas Konflik Laut Cina Selatan sebagai masalah yang sangat penting.

 

 

 

 

Signifikansi konflik laut cina selatan bagi asean, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat langsung dalam konflik laut cina selatan. Kedua, laut cina selatan merupakan wilayah yang strategis. Ketiga, adalah masalah ekonomis. Laut Cina selatan memiliki potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan bahkan minyak dan gas bumi.


 

 

 

B. ASEAN Regional Forum

 

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF.

 

ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE).

 

ARF menyepakati bawa konsep keamanan menyeluruh (comprehensive security) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti isu keamanan non-tradisional.

 

Peserta ARF berjumlah 27 negara yang terdiri atas seluruh negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina), 10 negara Mitra Wicara ASEAN (Amerika Serikat, Kanada, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) serta beberapa negara di kawasan yaitu: Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan, Timor-Leste, Bangladesh dan Sri Lanka.

 

Sebagai suatu wahana utama dalam mewujudkan tujuan ASEAN dalam menciptakan dan menjaga stabilitas serta keharmonisan kawasan, ARF menetapkan dua tujuan utama yang terdiri atas:

 

· Mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, dan

 

· Memberikan kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujdkan confidence building dan preventive diplomacy di kawasan Asia Pasifik.

 

Dalam Pertemuan Tingkat Meneri ke-27 ASEAN tahun 1994, para Menteri Luar Negeri menyetujui “ARF could become an effective consultative Asia-Pacific Forum for promoting open dialogue on political and security cooperation in the region. In this context, ASEAN should work with its ARF partners to bring about a more predictable and constructive pattern of relations in the Asia Pacific.”

 

Meskipun ARF masih relatif baru, namun ia telah menjadi kontributor yang berharga bagi pemeliharaan harmoni dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kinerja ARF dilengkapi oleh aktivitas Track 2 yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah dalam lingkup ARF.[3]



 

 

 

BAB III

 

Current Issue dan Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Bagi ASEAN Serta Peranan Asean Regional Forum (ARF) dan PBB


 

 

Kepulauan Spratly

 

Terdapat enam negara yang mengklaim kepemilikan atas Kepulauan Spratly yaitu Cina, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan dan Malaysia. Berdasarkan hukum laut ZEE, dari ke enam negara tersebut sebenarnya hanya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina yang berhak atas kepemilikan dan pengelolaan kepulauan Spartly, karena hanya ketiga negara tersebut yang Zona Ekonomi Eksklusifnya mencapai Kepulauan Spratly. Status kepemilikan kepulauan tersebut tidak terlepas dari hukum atau peraturan yang ada mengenai kelautan.

 

 

Ahli kelautan Hugo De Groot pada tahun 1609 memperkenalkan azas kelautan yang kemudian dikenal dengan azas laut bebas (mare liberium) yang menyatakan bahwa keberadaan laut bebas berhak untuk dieksploitasi oleh siapa saja tetapi tidak dapat dimiliki oleh siapapun juga. Kemudian atas dasar inilah, Kepulauan Spratly tidak dibenarkan untuk dimiliki oleh negara manapun, karena akan bertentangan dengan azas laut bebas tersebut. Namun seratus tahun kemudian, muncullah azas baru yang kemudian dikenal dengan azas laut tertutup (mare clausum) yang menyatakan bahwa laut dapat dikuasai oleh suatu bangsa dan negara saja pada periode tertentu.

 

 

Secara umum, Kepulauan Spratly memang rawan memiliki potensi untuk terjadinya konflik terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut; tempat yang strategis yang dan menyangkut kepentingan beberapa negara, konfrontasi sejarah yang panjang antar negara-negara pengklaim, adanya beberapa klaim kepemilikan yang tumpang tindih, dan perebutan sumber daya alam serta konflik yang paling dominan adalah terjadinya bentrokan senjata antara Cina dan Vietnam pada tahun 1988. Inti permasalahannya adalah adanya ketidakpastian hak kepemilikan atas pulau-pulau dan perairan di sekeliling wilayah kepulauan Spartly.[4]

 

 

Sudut Pandang Hukum Internasional atas Kepulauan Spratly (Sudut pandang PBB)

 

Jika diihat dari sudut pandang hukum internasional atas kepulauan Spartly, maka kita bisa mengacu kepada hukum laut internasional PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982. Ada beberapa pasal yang terdapat dalam hukum UNCLOS yang berkaitan dengan klaim kepemilikan kepulauan Spartly, yaitu :

 

1. Pasal 15 UNCLOS 1982 mengenai garis tengah dalam penetapan batas dua negara pantai

 

“Untuk menentukan garis tengah wilayah laut dua negara yang berhadapan atau bersebelahan, maka diukur dari jarak tengah dari masing-masing titik terdekat garis pantai masing-masing negara . . .”

 

2. Pasal 76 UNCLOS 1982 mengenai Landas Kontinen

 

“Batas terluar landas kontinen suatu negara pantai dinyatakan sampai kedalaman 200 mil laut atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam . . .”]

 

3. Pasal 122 UNCLOS 1982 mengenai Laut Setengah Tertutup

 

“Laut Tertutup atau Setengah Tertutup yang berarti suatu daerah laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur laut yang sempit atau terdiri seluruhnya atau dari laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif dua atau lebih negara pantai.”

 

4. Pasal 289 UNCLOS 1982 mengenai penentuan penetapan batas wilayah

 

“Penetapan batas wilayah sebaiknya dengan melakukan perjanjian internasional yang disepakati negara-negara, dan penggunaan hak sejarah dapat digunakan asalkan tidak mendapat pertentangan dari negara lain . . .”

 

5. Pasal 279, 280, 283, dan 287 UNCLOS 1982 mengenai penyelesaian sengketa

 

Pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan mengenai kewajiban dari setiap pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang damai.[5]

 

 

Dengan berakhirnya perang dingin, ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara tidak dapat lagi melihat persolaan dan ancaman terbatas satu kawasan saja. Tetapi harus lebih dapat menangkap segala keadaan yang mengancam yang dapat datang dari manapun, termasuk dari kawasan yang lebuh luas, seperti Asia Pasifik. Perubahan sistem internasional yang menciptakan konsep-konsep keamanan baru tersebut melatarbelakangi ASEAN untuk mengambil bagian dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, disamping beberapa pertimbangan dan kepentingan-kepentingan ASEAN lainnya. Signifikansi konflik Laut Cina Selatan bagi ASEAN, secara singkat dapat duraikan sebagai berikut:

 

a) Kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darusalam).

 

b) Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dan sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer dari negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan ancaman yang harus diperhatikan ASEAN dalam mempertahankan keamanan regional.

 

c) Ketiga, masalah ekonomis. Laut Cina Selatan memiliki potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan bahkan minyak dan gas bumi.

 

Dengan demikian, konflik Laut Cina Selatan juga merupakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi regional yang solid dan masih berfungsi sebagaimana mestinya. regionalisme ASEAN sangat penting dikembangkan menjadi satu kawasan yang lebih luas yaitu regionalisme Asia Pasifik, dimana masalah-masalah regional seperti sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN akan tetapi juga negara non-ASEAN seperti RRC dan Taiwan dan negara kawasan lainnya yang tidak terlibat langsung. Eksistensi ASEAN, dalam pembentukkannya dan pencapaian tujuannya, disandarkan pada inspirasi, komitmen politik dan keamanan regional. Ada empat keputusan organisasional yang dapat dijadikan landasan dan instrumen dalam pengelolaan potensi konflik laut Cina Selatan. Keempat keputusan organisasional tersebut yaitu:

 

 

 

 

a) Deklarasi Kuala Lumpour 1971 tentang kawasan damai, bebas dan Netral (ZOPFAN).

 

 

 

 

b) Traktat Persahanatan dan kerjasama di Asia Tenggara (TAC) yang dihasilkan oleh KTT ASEAN I 1976.

 

 

 

 

c) Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) dan pertemuan pertamanya di bangkok tahun 1994.

 

 

 

 

d) KTT ASEAN V (1995) menghasilkan traktat mengenai kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on South East Zone-Nuclear Free Zone – SEANWFZ).

 

 

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum dialog resmi antarpemerintah dan merupakan bagian dari upaya membangun saling percaya di kalangan negara-negara Asia Pasifik untuk membicarakan masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka sehingga ASEAN dapat tumbuh secara lebih kuat dan mandiri. ARF lahir sebagai implikasi logis dari berakhirnya sistem bipolar di Asia pasifik dan mengharuskan negara-negara Asia Pasifik mencari pendekatan-pendekatan baru atas masalah-masalah keamanan di kawasan. Pada saat yang sama dinamika kawasan di Asia Pasifik masih menyimpan beberapa ketidakpastian, dimana salah satunya berupa konflik-konflik teritorial khususnya konflik teritorial di Laut Cina Selatan.

 

Dengan demikian ARF merupakan forum multilateral pertama di Asia Pasifik untuk membahas isu-isu keamanan. Pembentukan lembaga ini merupakan sebuah langkah mendahului oleh negara-negara ASEAN, yang memberi arti sukses dan kemandirian pengelompokkan regional itu. Ini juga merupakan salah satu bukti keunggulan ASEAN dalam memanfaatkan momentum agenda keamanan kawasan. Misalnya keberhasilan ASEAN dalam melakukan dialog multilateral tentang masalah di Laut Cina Selatan. Keberhasilan tersebut merupakan upaya penting untuk mencegah pecahnya konflik antarnegara yang terlibat sengketa perbatasan di kawasan Asia pasifik.

 

Dari uraian diatas nampak bahwa ARF memiliki peran yang signifikan dalam berbagai isu keamanan yang menyimpan sejumlah konflik. Selain itu makna ARF menjadi semakin penting sebagai satu-satunya forum keamanan yang paling banyak diminati oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sejak berdirinya, forum ini telah menyumbangkan berbagai program konkret dalam mengelola isu keamanan regional di Laut Cina Selatan.



 

 

 

 

 

BAB IV

 

Kesimpulan dan Saran


 

Konflik laut cina selatan yang juga melibatkan langsung beberapa negara anggota ASEAN, menjadi prioritas perhatian ASEAN dalam bidang politik keamanan terutama pasca perang dingin. Dilihat dari sudut pandang geopolitik, kawasan laut cina selatan merupakan kawasan dengan potensi konflik yang tinggi dimana banyak negara berlomba dan mengklaim wilayah tersebut. Kerawanan kawasan ini menciptakan dilema keamanan yang pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan kawasan ASEAN.

Persoalannya adalah ASEAN terbentur pada keharusannya untuk terlibat dalam pengelolaan konflik laut cina selatan, dimana beberapa negara anggotanya terlibat disana. Sementara ASEAN juga memiliki prinsip-prinsip kemandirian yang menekankan pada ketidakberpihakan terhadap hal/kelompok tertentu serta tidak ikut campur dalam persoalan wilayah/kelompok lain. ASEAN harus menjaga keharmonisan hubungan di antara negara-negara anggotanya, disamping harus menjaga setiap potensi konflik dari lingkungan atau kawasan yang dapat mengancam keamanan.

[1] Bateman, Sam, Ralf Emmers, Security and International Politics in the South China Sea, New York: Routledge, 2009. (hal. 1)

 

[2] Lewis, Peter Young, The Potential for Conflict in South China Sea: (The Various Names Given to the Spartly), Asian Defence Journal, 1995.

 

[3]http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=5&P=Regional&l=id

 

(Diakses pada tanggal 24 Juni 2010, jam 18:04.)

 

[4] Bateman, Sam, Ralf Emmers, Security and International Politics in the South China Sea, New York: Routledge, 2009. (hal. 6)

 

[5] http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm

 

(Diakses pada tanggal 24 Juni 2010, jam 18:11)


 

 

Daftar Pustaka

 

Adolf, Huala, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

 

Bateman, Sam, Ralf Emmers, Security and International Politics in the South China Sea, New York: Routledge, 2009.

 

Djelantik, Sukawarsini, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

 

Kivimaki, Timo, War or peace in the South China Sea?, Denmark: Nordic Institue Asian Studies, 2002.

 

Lewis, Peter Young, The Potential for Conflict in South China Sea: (The Various Names Given to the Spartly), Asian Defence Journal, 1995.


 

 

Official Website

 

http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=5&P=Regional&l=id

 

(Diakses pada tanggal 24 Juni 2010, jam 18:04)

 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm

 

(Diakses pada tanggal 24 Juni 2010, jam 18:11)

 

http://www.aseanregionalforum.org/AboutUs/tabid/57/Default.aspx

 

 

(Diakses pada tanggal 24 Juni 2010, jam 19:08)

Categories: Asia Pasifik

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply kaji lutpi
7:15 AM on October 18, 2013 
postingan yang sangat berguna, ijin buat tugas sekolah min, terimakasih